[9] Tata Cara Pengajuan Izin IUP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Provinsi Jawa Timur

Kegiatan pengolahan dan pemurnian batuan (SUMBER : DISINI)

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Ketentuan mengenai pengolahan dan pemurnian dalam UU Nomor 4 tahun 2009

Pasal 1 ayat 17

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Dari pernyataan pasal 1 ayat 17 tersebut, bisa disimpulkan bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasi produksi.

Pasal 1 ayat 20

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pasal 36

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Bagi perseorangan, badan usaha (PT, CV ataupun Firma) dan koperasi yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan tetapi ingin melaksanakan kerjasama / perjanjian jual beli mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan / atau penjualan, Izin Pertambangan Rakyat dan/atau IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan atau penjualan lainnya bisa mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Adapun syarat-syarat mengajukan IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian adalah sebagai berikut:

A.    Syarat Administratif

a.   Perseorangan

1.  Surat permohonan bermeterai cukup;

2.  Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

3.  Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;

4.  Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli) ;

5. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mintal atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat

a. Jumlah tonase;

b. Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;

c. Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan

d.Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

b.   Badan Usaha

1.   Surat permohonan bermeterai cukup;

2.   Profil Badan Usaha;

3. Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.   Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha;

5.   Susunan direksi dan daftar pemegang saham;

6.  Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli);

7. Salinan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau pemurnian (khusus untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam dan batubara)

8. Nota kesepahaman MoU dengan pemasok mintal atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat

a. Jumlah tonase;

b. Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;

c. Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan

d.Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

c.   Koperasi

1.  Surat permohonan bermeterai cukup;

2.  Profil Koperasi;

3. Akta pendirian Koperasi yang bergerak di bidang usaha Pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.  Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi;

5.  Susunan pengurus koperasi;

6.  Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli) ;

7. Salinan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau pemurnian (khusus untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam dan batubara)

8. Nota kesepahaman MoU dengan pemasok mintal atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat

a. Jumlah tonase;

b. Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;

c. Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan

d.Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

B.    Syarat Teknis

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB);

2. Rencana Konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

3. Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga teknik yang berpengalaman di bidang pertambangan atau metalurgi;

4. Dokumen studi Kelayakan

5. Perjanjian kerjasama dengan pemegang izin yang diterbitkan oleh Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

C.    Syarat Lingkungan

1. Pernyataan kesanggupan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Persetujuan dan salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.    Syarat Finansial

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;

2. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi;

3. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional bagi Badan Usaha.

E.Tambahan Syarat untuk Perpanjangan (Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Provinsi Jawa Timur)

1.  Syarat administrasi dan teknis seperti pada permohonan baru;

2. Realisasi RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian selama 2 (dua) tahun terakhir;

3. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi.

TAHAPAN PERIZINAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
(Berdasarkan Pergub Jawa Timur 49 Tahun 2016)

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis.

2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Operasi Produksi, Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan /atau Pemurnian.

3.  Pemohon mengambil nomor antrian.

4.  Permohonan di check oleh Petugas Front Office

a.  Dokumen tidak lengkap dikembalikan

b.  Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis

5.  Dokumen di verifikasi oleh tim teknis.

a.  Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon

b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis

6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan serta persetujuan dokumen studi kelayakan oleh Dinas Teknis

a.  Dokumen tidak sesuai/kurang lengkap dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis.

b.  Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan apabila diperlukan.

7.  Rapat pembahasan dan kunjungan lapangan apabila diperlukan

    a.  Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis.

    b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi teknis.

8. Surat penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dari hasil verifikasi dan evaluasi Dinas Teknis.

9. Penyerahan penolakan permohonan IUP Operasi produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada pemohon.

10. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian.

11. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian.

12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian.

12.Persetujuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan diserahkan kepada pemohon.

Bagi yang membutuhkan informasi:
081 252 720 398
Email: galuhsaina@gmail.com

Permohonan diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Alamat Jl. Pahlawan No.116, Krembangan Sel., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur (031) 3577691.